Sebagian kalangan memandang terlibat dalam proses peradilan sama saja dengan memasuki lingkaran setan yang penuh dengan ketidakpastian dan kesemrawutan. Amir Syamsuddin, advokat senior, mengatakan seseorang yang tengah menjalani proses hukum seringkali menjadi terombang-ambing karena tidak jelasnya ketentuan tahapan proses peradilan. Misalnya, jangka waktu penyelidikan atau penyidikan yang tidak jelas batasannya. Alhasil, oknum-oknum penegak hukum terkadang memanfaatkan kelemahan peraturan perundang-undangan untuk mengeruk kekuntungan pribadi.

“Tidak jarang mereka (oknum penegak hukum, red.) hanya mencari popularitas semata, terutama jika kasus tersebut berkaitan dengan public figure yang terkenal,” kata Amir dalam cara diskusi ‘Transparansi dan Tanggung Jawab Profesionalisme Kepolisian dan Kejaksaan dalam Kerangka Integrated Criminal Justice System” yang diselenggarakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

Farouk Muhammad, Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), berpendapat problematika yang diungkapkan Amir berpangkal pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memiliki beberapa kelemahan. Salah satu kelemahan tersebut adalah tidak tegasnya batasan-batasan waktu pada beberapa tahapan dalm proses peradilan. “Pelimpahan BAP misalnya tidak ditentukan kapan harus dilakukan,” tukas jenderal polisi bintang tiga ini.

Oleh karenanya, Farouk memandang revisi terhadap KUHAP adalah sesuatu yang tidak dapat ditunda lagi harus dilakukan. Namun, Farouk menambahkan terlepas dari isi peraturan perundang-undangan yang dipandang memiliki kelemahan, diperlukan sistem pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan dalam proses peradilan. Selain itu, diperlukan juga suatu sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system) antar instansi penegak hukum terkait, khususnya Kepolisian dan Kejaksaan yang memegang peranan penting dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.

Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Maiyasyak Johan menegaskan integrated criminal justice system perlu dilakukan pada jalur yang semestinya yakni, dalam kerangka hukum tata negara (HTN). Terkait hal ini, Maiyasyak memandang perlu diadakan reposisi Kepolisian dan Kejaksaan dalam rangkaian proses peradilan pidana. Satu hal yang menurut Maiyasyak harus ditata-ulang adalah pemberian diskresi yang begitu besar kepada Kepolisian dan Kejaksaan.

“Tugas polisi dan jaksa adalah menjalankan undang-undang bukan justru menafsirkannya. Yang berwenang melakukan penafsiran adalah hakim dalam proses persidangan,” kata advokat yang sekarang mengnon-aktifkan diri ini.

Pendapat Maiyasyak dibantah Marwan Effendy, Direktur Penuntutan pada Jampidsus. Marwan mengatakan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan justru menjadi alasan utama para jaksa melakukan penafsiran. Apalagi, lanjutnya, kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan yang mewajibkan jaksa untuk menggali nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Pasal 8
(4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Rancangan KUHAP simplifikasi
Pandangan berbeda disampaikan oleh pakar hukum pidana Andi Hamzah. Dia berpendapat pangkal dari permasalahan dalam proses peradilan pidana tidak hanya substansi undang-undang yang tidak jelas, tetapi juga karena KUHAP menganut konsep yang ia namakan konsep ‘domino’. Andi menjelaskan KUHAP memisahkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan berdasarkan tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana.

“Seharusnya konsep yang digunakan adalah integrated atau terpadu sehingga Kepolisian tidak lepas tangan begitu saja begitu berkas dilimpahkan ke proses penuntutan,” katanya.

Prof. Andi menjelaskan konsep domino tidak lagi akan diterapkan dalam rancangan KUHAP. Nantinya, penyidikan dan penuntutan akan disinergikan dalam satu tahap. “Apabila diperlukan, pada saat persidangan penuntut umum dapat melakukan penyidikan tambahan,” sambungnya.

(sumber: http://www.hukumonline.com)

KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) sangatlah susah dan mungkin termasuk mustahil dihilangkan dari Indonesia, karena sebenarnya KKN tersebut merupakan bagian dasar dari bangsa Indonesia sendiri yang menganut paham penyelesaian dengan sistem kekeluargaan. Paham kekeluargaan ini selain sebagai sumber KKN juga sumber ketimpangan keadilan dalam masyarakat; dengan sistem kekeluargaan ini hukum negara bisa tidak berlaku sama sekali.

Kita tarik sebuah permisalan: jika ada dua orang warga yang bersengketa, entah itu persengketaan yang cukup besar atau remeh, maka orang yang bersalah jika sudah terpojok, dan pasti kalah dalam hukum, dia pasti jalan keluar dengan sistem kekeluargaan. Sampai pada tataran lalu lintas di jalan, yang tidak ada kaitannya dengan perihal kekeluargaan, rata-rata orang yang melanggar lalu lintas di jalan akan bilang ketika akan ditilang: udah pak, selesaikan secara kekeluargaan saja, otomatis polisi akan senang jika sang pelanggar menyelesaikan dengan kekeluargaan tersebut, karena duit yang semula masuk ke dalam kas negara akan lari ke kantongnya sendiri. Makin banyak yang di tilang, makin banyak orang yang menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, makin tebal duit sang polisi. Makanya banyak polisi yang suka nyari-nyari kesalahan, biar bisa dapat ceperan dari hasil kekeluargaan.

Dalam sistem pendidikan pun hal seperti ini normal terjadi di Indonesia. Para orang tua yang memiliki anak kurang begitu mampu dalam berpikir, dan kelihatan tidak akan lulus, mereka akan datang kepada pimpinan sekolahnya atau kepada siapa yang bertanggung jawab kepada kenaikan kelasnya, dan kemudian minta penyelesaian dengan sistem kekeluargaan. Asik kan…? Sangat menyedihkan… Belum lagi jika ditambah dengan banyaknya ijazah, baik high school ataupun undergraduate (sarjana), yang didapat dengan jalur kekeluargaan. Tidak sedikit orang yang seperti itu, terutama yang memiliki akses ke dalam sebuah instansi pendidikan. Jangan salahkan mereka jika meski berstatus sarjana, tidak bisa berbuat apa-apa.

Termasuk juga ketidak-profesional pejabat negara yang sedang bertugas adalah karena disebabkan oleh sistem kekeluargaan. Tidak perlu anda masuk kualifikasi untuk sekedar menjadi pejabat negara, tidak perlu didukung dengan skil yang memadai, cukup dengan jalur kekeluargaan anda bisa. Dan itu legal karena berdasarkan kekeluargaan; dan asas kekeluargaan merupakan dasar negara Indonesia yang menganut penyelesaian masalah sebisa mungkin dengan kekeluargaan. Ada dalam PPKn kan? Di pelajaran SMA atau high school?

Nah, jika begini keadaannya: apa mungkin Indonesia bisa bebas dari KKN? Orang yang sudah jelas bersalah dengan mudah lepas dari jeratan hukum jika dia bisa melakukan penyelesaian kekeluargaan dengan orang-orang terkait. Apa fungsi hukum kalau begitu? Hukum akan berfungsi jika jalur kekeluargaan tidak bisa ditempuh. Jika banyak orang bilang Indonesia adalah negara hukum, itu adalah mereka yang tidak tahu realita atau pura-pura tidak tahu. Indonesia bukan negara hukum tapi negara kekeluargaan.

Bayangkan saja jika anda seorang yang miskin tapi cerdas dan qualified dan tidak memiliki jalur kekeluargaan, anda pasti akan mengalami kesulitan, baik dalam melamar pekerjaan, pegawai negeri sipil (PNS) atau apa saja selain jika anda sangat kreatif dan bisa menjadi pemilik usaha sendiri. Karena sistem kekeluargaan akan memprioritaskan keluarga sendiri, meski tidak qualified, atau yang paling banyak melakukan lobi penyelesaian secara kekeluargaan (amplop atau salam tempel). Sekali lagi, fenomena ini dianggap normal and natural bahkan didukung dengan sistem negara. Bisa menghapus KKN? (mimpi kaleee…) sangat mustahil… Kecuali jika sistem dirubah dan melarang sistem kekeluargaan.

Alasan dan jenis pemutusan hubungan kerja terus berkembang dalam praktek. Pandangan pengadilan dalam tiap perkara PHK juga tidak seragam.

Di balik jaminan kebebasan masyarakat memperoleh informasi publik, UU KIP justru bisa jadi ancaman bagi media, peneliti, dan masyarakat umum.

Bagai pisau bermata dua. Itulah pandangan Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Menurut Manan, UU yang baru saja disahkan parlemen bulan lalu dan berlaku dua tahun kemudian ini justru bisa mengancam kebebasan pers. Padahal, harusnya beleid ini memayungi kebebasan publik mengakses informasi seluas-luasnya dari badan publik.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Pertahanan-Keamanan dan Perdamaian (Insitute for Defence Security and Peace Studies, IDSPS) Mufti Makarim sependapat dengan Manan. Menurut Mufti, wet ini malah mengancam tiga golongan. Pertama, media dan jurnalis. Kedua, para peneliti, khususnya bidang hankam. Dan ketiga, masyarakat pada umumnya yang berhak memperoleh informasi publik.

Kekhawatiran keduanya berdasar pada ketentuan pidana yang tertuang pada UU KIP. Bagusnya, UU KIP memukul palu pidana bagi lembaga publik yang tidak mau berbagi informasi kepada masyarakat. Namun, rupanya UU ini juga punya klausul sanksi bagi masyarakat pengguna informasi. Khususnya pengakses informasi yang tergolong rahasia. Padahal, “definisi rahasia masih kabur di sini,” teriak Manan, yang juga jurnalis Majalah Tempo.

Di satu sisi, UU ini hendak menjunjung tinggi hak asasi manusia akan informasi. Namun, rupanya, “ketentuan ini juga terlalu besar memasukkan isu-isu state sovereignity,” timpal Mufti. Negara, bisa saja memainkan alasan integritas nasional atau ancaman separatisme. Walhasil, rahasia negara di atas segala-galanya.

Celakanya, Indonesia tidak punya jangka waktu kadaluarsa rahasia negara. Mekanisme perpanjangan kadaluarsa yang hampir habis, apalagi. Nihil. Padahal, rahasia, menurut Mufti, ada konteksnya. Makanya, jika sudah kadaluwarsa, rahasia negara harusnya sah-sah saja diketahui oleh publik. “Seperti kasus dokumen Pentagon di Amerika Serikat yang dikuak oleh Washington Post dan New York Times,” sambungnya.

Manan makin khawatir dengan adanya Rancangan Undang-Undang Intelejen. Draf terakhir RUU ini ditenggarai lebih konservatif daripada rancangan awal. Artinya, negara bakal makin tertutup berbagi informasi. Manan mengingatkan, ada ketentuan bahwa hukum yang lebih baru mengalahkan hukum yang lama. Artinya, jika nanti disahkan, “UU Intelejen lebih utama daripada UU KIP,” tuturnya.

Manan juga mencatat adanya Komisi Informasi. Lembaga inilah yang bakal jadi penengah antara publik pemohon informasi dan lembaga publik yang ogah memberikan informasi yang diminta. Jika ada beda penafsiran “kerahasiaan”, komisi ini bisa menjadi mediator kedua pihak. Jika sengketa berlanjut, bisa maju ke ajudikasi alias sidang komisi. Jika masih ada yang tak puas, bisa banding ke pengadilan negeri. Lalu mentoknya kasasi ke Mahkamah Agung. “Masalahnya soal tafsir apa itu ‘informasi rahasia’. Sedangkan, terus terang saja, peradilan kita belum bisa banyak diharapkan,” seloroh Manan.

Delik material

Sebenarnya masyarakat bisa berkilah dengan delik material. Artinya, “informasi rahasia” yang dapat memecah-belah keutuhan negara ini harus ditakar dampaknya. Media, misalnya. Berita investigatif yang dianggap “mencuri” rahasia negara itu harus terbukti dahulu dampak materialnya.

Namun buru-buru Manan tak merekomendasikan argumen delik material itu. Lantaran, bisa-bisa malah jadi bumerang senjata makan tuan. Maklum, Tempo punya pengalaman. Tatkala berperkara dengan pengusaha Tommy Winata, Tempo kena getah klausul delik material. Hakim menganggap berita Tempo soal Tommy membuat keonaran. Pasalnya, massa pembela Tommy menggeruduk kantor Tempo. “Berita kita dianggap sudah menimbulkan kerusuhan,” sambungnya.

Artinya, menurut Manan, pihak yang enggan memberikan informasi publik dengan berlindung di balik rahasia negara itu bisa merekayasa kerusuhan. “Tinggal bayar saja orang untuk berdemo atau meluruk kantor kita,” tuturnya.

Uji materi

Menyoroti berbagai kekurangan UU ini, baik Manan maupun Mufti ancan-ancang menguji materi UU KIP. Sayangnya, UU ini baru berlaku dua tahun lagi. “Setidaknya ada waktu panjang untuk mengkaji materi gugatan,” tukas Manan.

Mufti juga bakal mengumpulkan perbandingan UU KIP berbagai negara maju. Di negara lain, UU KIP justru memasukkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai konsideran. “Setelah deklarasi internasional, barulah konstitusi yang tertera dalam bagian menimbang.”

Akan kita lihat implementasi UU KIP ini. Akan melindungi hak warga untuk tahu, atau lembaga publik makin menutup tirainya.

http://www.hukumonline.com

Berikut argumentasi Thane Rosenbaum:
Acara televisi Seinfeld episode akhir mendeskripsikan hukum regional baru (state law) Massasuchet. Hukum ini dikenal dengan nama Good Samaritan Law, artinya  third party wajib memberikan pertolongan bagi penduduk yang sedang kesulitan. Dalam episode seinfeld tersebut, seorang pria gemuk mengalami kesulitan keluar dari mobilnya, dan karenanya seorang perampok akhirnya merampok pria tersebut. Aktor-aktor dari Seinfeld yang digambarkan narsistik, “hard bitten” newyorker yang sudah terbiasa duduk menonton, menertawakan orang yang sedang kesusahan, akhirnya ditangkap polisi. Pada saat ditangkap, Elain bertanya: “Lha kenapa? Kami tidak melakukan apapun?” – yang justru adalah alasan ditangkapnya mereka itu.

George malah bertanya-tanya heran:” Tapi mengapa kita harus menolong seseorang?”

Pengacara yang disewa oleh karakter karakter Seinfeld tersebut kemudian menyampaikan argumentasi berikut:
“Penduduk tidak perlu untuk menolong siapapun kalau ia tidak mengiginkannya. Inilah dasar menjadi penduduk negara ini, (Freedom to act – or maybe freedom not to act)” “You cannot be a bystander and be guilty. Bystanders are, by definition, innocent. That’s the nature of bystanding”

Yang jelas ini adalah hanya acara televisi. Tapi kita sebagai penonton yang bukan amerika, rasanya mudah sekali memandang negara lain seperti apa yang digambarkan di televisi. Faktanya acara tersebut adalah komedi, artinya tidak semua orang amerika atau bahkan juga tidak sebagian besar orang amerika memiliki tingkah laku seperti karakter-karakter seinfeld tersebut. Tapi jika kita indonesia bisa dibilang negara terbelakang dibandingkan mereka, justru memberikan gambaran televisi penduduk yang kurang baik (korup, materialstik, penuh kriminalitas tak terkendali, tidak perduli orang lain, dll sebagainya), sangat mudah bagi pihak luar untuk mempercayainya dan lebih sulit untuk meyakinkan bahwa kenyataan adalah sebaliknya. Sori nyasar sebentar sama peran TV dengan pembangunan citra bangsa (baik terhadap pihak luar maupun ke dalam).

Balik lagi…  mitos moralitas hukum…

Kasus ke dua….  kita bahas juga film animasi “The Incredible”. Di film tersebut, Mr. Incredible dan kawan-kawan superheronya terpaksa harus pensiun dini gara-gara kasus hukum massal. Dalam upaya menolong para penduduk satu penduduk terluka dan mengajukan gugatan hukum terhadap para superhero tersebut.Secara hukum, di amerika tidak ada hukum yang memaksa seseorang untuk berusaha memberikan pertolongan. Menjadi penonton seorang perenang yang sedang tenggelam tidaklah salah. Bicara moral maka itu adalah hal lain. Hukum amerika bahkan memberikan hambatan (disinsentive) untuk mencoba menyelamatkan. Mencoba melakukan CPR yang mengakibatkan orang tersebut mengalami patah tulang rusuk misalnya, akan membuat penolong tersebut dihukum karena mengakibatkan “bodyly harm”. Beberapa Negara bagian amerika telah berupaya memodifikasi good samaritan statute untuk memberi perlindungan bagi penduduk yang benar-benar berupaya memberi pertolongan.

Sebelumnya mohon maaf, saya cuma nyalin dan menerjemahkan tapi rasanya kalimatnya jadi kaku. Kalimat berikutnya saya copy langsung saja dari bahasa inggrisnya.

“There is no legal duty to act, yet there is a clear legal conseqence to acting in ways that bring about unexpected harm. The unsucessful rescue results in civil liability partly becaus the duty to rescue itself is nonexixtent. Under the law, a rescue is an independent voluntary act – with all assumptions of liability – rather than as a compulsary moral response to someone in danger. In attempting a rescue, the rescuer is acting beyon the call of duty, therefore, he is held responsible for any damage traceable to his improvised efforts. Paradoxically, the punishment falls not on the person who fails to act, but rather on the one who acts with only qualified success.

Without a legal duty, the rescuer’s choice is purely a moral one. By doing the right thing, he is taking a chance, because liability can attach to his chivalry. The burden is placed on the rescuer to be perfect in his execution. This is true despite the fact that rescues are normally performed in the heat of the moment and without time for rehearsal. At the end of a failed rescue, the hero may not get any medals, but they may get slapped with a lawsuit. SUCH a RESULT is clearly UNJUST and IMMORAL.

Under our legal system, rescue amounts to an unrequited, one-sided risk: The rescuer puts his body and his life on the line, and at the same time, exposes himself to possible liability. The law essentially says” be careful when you take your first step toward rescuing a fellow human being, because you are not required to do so, and the coice is not without consequences. The innocent by stander is ultimately better off. Morally questionable, but at least safe from the law’s harsh judgement.Instead of encouraging humanitarian intervention, the legal system sends an implicit message that rescue is risky and indifference is safe.”

Dengan dasar sistem legal yang seperti ini, rasanya tidak heran kalau masyarakat amerika mulai hilang keinginan membantu. hidup hanya untuk diri sendiri, egoistis dan terkesan kejam. Dan parahnya masyarakat dunia yang banyak melihat acara tv dari amerika menyerap ketidakmoralan ini.

Mohon bahasannya di Indonesia???  Yang jelas kalau ada pencuri atau perampok digebukin rame-rame, saya rasa belum pernah ada penduduk yang masuk penjara gara-gara menolong korban. Mudah-mudahan sih tidak ada perkembangan ke arah yang salah. Tanpa hukum yang seperti amerika saja, banyak yang tidak mau memberikan bantuan, apalagi jika sampai ada hukum seperti yang di amerika itu….